PRAYA — Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur Hadi Fathurrahman dan Kepala Dinas Perdagangan Lombok Tengah Lalu Setiawan menandatangani kesepakatan tersebut. Penandatanganan berlangsung di Kantor Dinas Perdagangan Lombok Tengah, Praya.
Hadi menyebut pengadaan dan perawatan alat kemetrologian menelan biaya besar. Sejumlah perangkat juga wajib dikalibrasi berkala agar ketepatan pengukuran terjaga.
Lewat KSO, dua pemerintah daerah bisa saling memanfaatkan peralatan yang tersedia. Tidak ada lagi kebutuhan membeli perangkat serupa di masing-masing daerah.
"Alat kemetrologian itu harganya mahal dan harus dikalibrasi berkala. Dengan KSO ini, kita tidak perlu lagi membeli alat yang sama. Alat yang ada di Lombok Tengah bisa dipakai di Lombok Timur, begitu juga sebaliknya," kata Hadi.
Pemeriksaan Alat Ukur Pedagang Tetap Jalan
Pemanfaatan peralatan secara bersama diharapkan menjaga pelayanan kepada masyarakat. Termasuk pemeriksaan dan pengujian alat ukur milik pedagang di pasar.
Lalu Setiawan menilai kerja sama antardaerah itu tidak berhenti pada urusan fasilitas pemerintah. Kolaborasi tersebut menyangkut perlindungan konsumen dalam aktivitas perdagangan sehari-hari.
"Ini bukan soal pinjam-meminjam alat saja, tapi soal komitmen kita melindungi konsumen. Masyarakat di Lombok Timur dan Lombok Tengah berhak mendapatkan timbangan yang jujur, takaran yang pas, dan ukuran yang benar," ujarnya.
Target Pasar Tertib Ukur 2026 di Lombok Timur
Kepala Bidang Kemetrologian Dinas Perdagangan Lombok Timur Hari Juniawan menjelaskan, KSO mempercepat pencapaian target Pasar Tertib Ukur di Lombok Timur pada 2026. Selama ini pelayanan tera berpotensi tertunda ketika peralatan milik daerah harus dikalibrasi di Balai Metrologi.
Dengan akses terhadap peralatan milik Lombok Tengah, pelayanan dapat tetap dilaksanakan selama perangkat yang dibutuhkan tersedia.
"Kalau ada alat kita yang sedang dikalibrasi ke Balai Metrologi, pelayanan tera harus menunggu. Sekarang, kita bisa pakai alat dari Lombok Tengah. Begitu juga sebaliknya. Masyarakat tidak dirugikan," kata Hari.
Berlaku Setahun, Dievaluasi Tiap Enam Bulan
Kerja sama operasional berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Kedua dinas juga menyepakati evaluasi bersama setiap enam bulan untuk menilai pelaksanaan kerja sama.
Keterbatasan sarana kemetrologian diharapkan tidak lagi menjadi penghambat pelayanan. Ketepatan alat ukur dalam transaksi perdagangan berkaitan langsung dengan kepastian hak konsumen dan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas pasar.