MATARAM — Kepala Disnakeswan NTB Muhamad Riadi menegaskan pihaknya sudah menghentikan kegiatan pokir di dinasnya. Bantuan yang terdampak berupa pembangunan kandang sekaligus pengadaan ternak, mulai dari ayam, sapi, kambing, hingga puyuh.
Belanja dinas tersebut mayoritas berbentuk barang yang diserahkan langsung kepada masyarakat. "Program itu sesuai dengan tugas dan fungsi kami di sektor peternakan," ujar Riadi.
18 Kelompok Lolos karena Sudah Berkontrak
Dari seluruh usulan pokir yang masuk, hanya 18 kelompok penerima yang kegiatannya sempat dikerjakan sebelum penghentian berlaku. Kelompok inilah yang tetap dilanjutkan pembayarannya.
"Kalau yang sudah berkontrak, wajib dibayar, itulah yang kita lanjutkan," kata Riadi. Sebaliknya, kelompok yang belum mengerjakan kegiatan dan belum memiliki kontrak dipastikan berhenti. "Di luar itu, kalau belum berkontrak, kami stop," tegasnya.
Riadi mengakui penghentian ini berdampak pada banyak kelompok penerima bantuan. Kelompok-kelompok tersebut sebelumnya sudah melewati proses verifikasi dan menaruh harapan agar program yang diusulkan bisa terealisasi.
Anggaran yang Tak Terpakai Masuk SiLPA
Karena kegiatan tidak bisa dilanjutkan, anggaran untuk pokir yang dihentikan akan berstatus Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Disnakeswan NTB menyebut sudah memberikan penjelasan kepada kelompok penerima soal alasan penghentian.
Menurut Riadi, persoalan bukan terletak pada bentuk bantuan atau kelompok penerimanya. Yang menjadi masalah adalah proses pengusulan yang tidak sepenuhnya mengikuti tahapan dan tata kelola yang semestinya.
"Hanya pintu masuknya saja yang tidak benar. Maksudnya, harus masuk lewat pintu utama, tetapi ini masuk lewat pintu belakang atau pintu samping. Nah, itu yang kita benahi tata kelolanya," beber Riadi.
Pokir Tetap Bisa Diakomodasi Lewat Jalur Resmi
Riadi menjelaskan, usulan pokir merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD melalui kegiatan reses. Karena itu, usulan warga tetap bisa diakomodasi sepanjang disampaikan melalui mekanisme perencanaan yang berlaku.
Pencoretan pokir dalam APBD Perubahan 2026 sendiri menjadi pemicu penghentian kegiatan di Disnakeswan NTB. Dinas kini membenahi tata kelola pengusulan agar aspirasi peternak bisa masuk melalui jalur yang benar sejak awal.