MATARAM — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, menyampaikan sorotan itu dalam pemandangan umum fraksinya di DPRD Kota Mataram. Target pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 sebesar Rp1,687 triliun, dengan PAD ditargetkan Rp660,584 miliar.
Menurut Wardana, kondisi tersebut menunjukkan ketergantungan fiskal Kota Mataram terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi. Pemerintah daerah diminta menyiapkan strategi konkret menggali potensi pajak dan retribusi serta mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Gedung Wali Kota Jadi Prioritas Pertama, PDIP Pertanyakan
Fraksi PDIP juga mempertanyakan penempatan lanjutan pembangunan Gedung Wali Kota sebagai prioritas pertama dalam RAPBD 2027. Wardana menegaskan, APBD yang bersumber dari uang rakyat semestinya lebih dahulu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut pelayanan dasar, penguatan UMKM, serta penanganan kemiskinan dan pengangguran sebagai hal yang semestinya didahulukan. "Penyelesaian persoalan tersebut harus dilakukan secara tuntas dan berkeadilan," ujarnya.
Retribusi hingga Selisih Transfer Pusat Diminta Dirinci
Fraksi PDIP meminta kejelasan alokasi pembiayaan, rincian retribusi daerah, serta selisih perhitungan transfer pemerintah pusat. Penurunan anggaran urusan pemerintahan pilihan yang mencakup pariwisata, perdagangan, dan perindustrian juga dinilai perlu dievaluasi karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.
Di sektor perlindungan masyarakat, fraksi mendorong pengadaan psikolog klinis di seluruh puskesmas serta pemasangan CCTV di kawasan rawan kriminalitas.
Jalan Inspeksi Kali Unus Belum Tuntas Sejak 2014
Wardana turut mendesak Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran APBD 2027 untuk menuntaskan pembebasan lahan jalan inspeksi Kali Unus. Persoalan yang dimulai sejak 2014 itu hingga kini belum memberikan kepastian ganti rugi bagi warga pemilik lahan.
Wawali: PAD Digenjot lewat Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, mengatakan strategi peningkatan PAD dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Caranya, evaluasi Perda pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Soal evaluasi BUMD, ia menyatakan akan disampaikan melalui evaluasi kinerja pada saat pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS). Terhadap penurunan belanja urusan pemerintahan pilihan, Wawali menyebut hal itu terjadi akibat perubahan prioritas belanja daerah pada masing-masing urusan, yang sumber pendanaannya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Usulan Fraksi PDI Perjuangan agar pemerintah daerah mengkaji ulang prioritas belanja, katanya, akan menjadi perhatian dalam tahapan pembahasan lebih lanjut.