Kementerian Keuangan meluncurkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Special Mission Vehicle 2026 bertema pemberdayaan ekosistem agroindustri kemiri di Nusa Tenggara Barat. Peluncuran di Mataram itu ditandai penandatanganan nota kesepahaman antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Pemerintah Provinsi NTB, disaksikan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal. Program ini menyatukan delapan instansi di bawah Kemenkeu untuk memperkuat kemiri NTB dari hulu ke hilir.
MATARAM — Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menjadi inisiator program TJSL bertema "Pemberdayaan Ekosistem Agroindustri Komoditas Kemiri di Wilayah Nusa Tenggara Barat". Direktur Pelaksana LPEI Sukarmo Patmo Sukarso menyatakan lembaganya berkomitmen memperkuat ekonomi daerah melalui Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan.
Penandatanganan MoU antara LPEI dan Pemprov NTB menjadi penanda resmi dimulainya program. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal hadir bersama jajaran direksi lembaga pembiayaan ekspor dalam acara tersebut.
Apa Saja yang Disalurkan Lewat Program Ini?
Kontribusi disalurkan melalui sinergi sejumlah instansi di bawah koordinasi Kemenkeu, masing-masing dengan peran berbeda:
- Indonesia Eximbank: pengolahan pascapanen dan pengadaan alat penunjang produk kemiri
- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero): penerapan bibit di Lombok, Sumbawa, dan Bima
- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia: capacity building bagi petani
- PT Sarana Multigriya Finansial: pembangunan sarana produksi
- PT Geo Dipa Energi (Persero): instalasi panel surya
- PT Indonesia Infrastructure Finance: dukungan pembiayaan
- PT Sejahtera Eka Graha: inovasi produk turunan minyak kemiri
- PT Penjaminan Jamkrida NTB: pendampingan pengelolaan pascapanen
Mengapa Kemiri NTB Perlu Akses Pasar Global?
Sukarmo menjelaskan inisiatif ini bertujuan mengembangkan ekosistem industri kemiri NTB agar lebih unggul dan berkelanjutan. Program juga mengintegrasikan pengelolaan hulu dan hilir SDM petani inti, sekaligus membuka akses pasar baru bagi komoditas kemiri asal NTB di pasar global.
"Dalam upaya pengembangan komunitas kemiri di NTB, SMV Kementerian Keuangan berkontribusi melalui beberapa program sebagai penyediaan sarana pascapanen, alat penunjang produk kemiri, hingga peningkatan kapasitas petani," ujar Sukarmo.
Respons Gubernur NTB
Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik program strategis tersebut. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat melalui Kemenkeu dan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mendongkrak kesejahteraan petani lokal secara signifikan. Daya saing produk unggulan daerah NTB di pasar internasional juga menjadi sasaran jangka panjang program.
