MATARAM — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari, mengungkapkan realisasi pendapatan negara hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp2.927,8 miliar. Angka ini menunjukkan tren positif di tengah tekanan ekonomi global, dengan belanja negara yang sudah terserap Rp9,67 triliun atau 40,84 persen dari pagu.
“APBN masih berperan sebagai shock absorber sekaligus penggerak roda ekonomi regional,” ujar Ratih dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).
Lonjakan Bea Keluar Tembus 8.137 Persen Berkat Ekspor Amman Mineral
Penerimaan paling mencolok terjadi di sektor kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp1,446 triliun. Lonjakan ini dipicu oleh penerimaan Bea Keluar yang tumbuh fantastis hingga 8.137,58 persen secara tahunan. Ratih menjelaskan, hal itu akibat tingginya volume ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral Indonesia sepanjang Januari hingga April 2026.
Sementara itu, penerimaan cukai juga ikut meningkat 10,5 persen. Namun, Bea Masuk justru mengalami penurunan karena impor bahan baku dan barang modal sektor pertambangan berkurang.
Pajak Tumbuh 9,37 Persen, Didominasi Sektor Administrasi Pemerintahan
Dari sisi perpajakan, negara mengantongi Rp1,126 triliun atau tumbuh 9,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pajak Penghasilan (PPh) masih menjadi kontributor terbesar dengan Rp588,75 miliar atau 52,29 persen dari total penerimaan pajak. Disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp267,24 miliar.
Menurut Ratih, pertumbuhan ini mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tetap terjaga. Berdasarkan lapangan usaha, penerimaan terbesar berasal dari sektor administrasi pemerintahan (38,75 persen), perdagangan (17,47 persen), dan jasa keuangan (8,59 persen).
Belanja Modal Melonjak 342 Persen, Infrastruktur Pelayanan Publik Digenjot
Di sisi belanja, pemerintah pusat telah merealisasikan Rp3,10 triliun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada belanja modal yang melonjak 342,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya. “Ini mencerminkan percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan publik di daerah,” kata Ratih.
Belanja pegawai dan belanja barang juga tumbuh masing-masing 25,86 persen dan 27,89 persen. Namun, belanja bantuan sosial mengalami penurunan seiring penyesuaian kebijakan pemerintah pusat.
DAK Nonfisik Naik 42 Persen, Tunjangan Guru hingga BOS Terdampak Langsung
Untuk Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah telah menyalurkan Rp6,57 triliun. Meskipun secara nominal terkontraksi 14,60 persen akibat turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAK Fisik, penyaluran DAK Nonfisik justru meningkat 42,68 persen. Ratih menegaskan, kenaikan ini berdampak langsung pada layanan dasar masyarakat, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan pembayaran tunjangan profesi guru.
Program Makan Bergizi Gratis Tersalurkan Rp2,02 Triliun untuk 1,89 Juta Penerima
Hingga Mei 2026, APBN juga mendukung program strategis nasional di NTB. Program Makan Bergizi Gratis telah terealisasi sebesar Rp2,02 triliun dan menjangkau sekitar 1,89 juta penerima manfaat. Selain itu, sebanyak 1.172 Koperasi Desa Merah Putih telah berbadan hukum, dan Program Sekolah Rakyat mulai beroperasi di lima lokasi.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi NTB agar tetap inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Ratih.
