MATARAM — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menerima langsung penghargaan dari Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda. Selain Pemprov NTB, dua daerah di provinsi ini juga mencatatkan prestasi. Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram masing-masing meraih peringkat I di kategorinya, sementara Kabupaten Lombok Timur menduduki peringkat II.
Insentif Fiskal Gantikan Trofi, Nilainya Capai Rp3 Miliar per Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya menjelaskan perubahan mekanisme penghargaan tahun ini. “Selama ini memang yang kita berikan adalah trofi dan sertifikat. Namun saya paham bahwa yang lebih berdampak dan lebih powerful adalah jika diberikan dalam bentuk insentif fiskal,” ujarnya.
Pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp1 triliun pada 2026 untuk insentif fiskal daerah. Pemerintah kabupaten/kota peraih peringkat I mendapat Rp3 miliar, peringkat II Rp2 miliar, dan peringkat III Rp1 miliar. Dana ini bisa digunakan untuk berbagai pos anggaran, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT).
Penilaian Berdasarkan Regional Agar Lebih Adil
Mendagri menambahkan, sistem kompetisi ke depan akan dibagi menjadi enam wilayah: Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, Nusa Tenggara-Maluku-Maluku Utara, Sulawesi, dan Papua. “Penghargaan insentif fiskal ini kita berikan untuk memberikan apresiasi sekaligus tambahan fiskal bagi daerah-daerah yang APBD-nya kecil,” terangnya.
Menko Polhukam Djamari Chaniago yang turut hadir mengingatkan bahwa setiap prestasi lahir dari keberanian berinovasi. “Apapun bentuk pengabdian, tujuannya adalah untuk kesejahteraan bangsa, masyarakat, dan daerah masing-masing,” ucapnya.
Apa Saja yang Dinilai dalam Kategori Creative Financing?
Kategori ini tidak hanya melihat kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya. Tim penilai mengecek inovasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan BUMD, hingga pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Efektivitas pengelolaan barang milik daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kerja sama dengan badan usaha melalui skema KPDBU, digitalisasi layanan, serta konsistensi opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga menjadi indikator.
Penghargaan Lain: Inflasi dan Pengangguran
Selain creative financing, pemerintah pusat juga memberikan penghargaan untuk kategori pengendalian inflasi dan penurunan angka pengangguran. Untuk inflasi tingkat provinsi, NTT meraih insentif Rp3 miliar. Di tingkat kabupaten, Kabupaten Sumba Timur menjadi juara pertama dengan Rp3 miliar, disusul Kabupaten Bima posisi kedua (Rp2 miliar), dan Kabupaten Maluku Tenggara posisi ketiga (Rp1 miliar).
Sementara kategori penurunan angka pengangguran tingkat kabupaten dimenangkan Kabupaten Lembata. Di tingkat kota, Kota Tidore Kepulauan menjadi yang terbaik, dan untuk provinsi, penghargaan diraih Provinsi Maluku.
