MATARAM — Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M. Nazaruddin Fikri menyatakan huntara di kawasan Bintaro disiapkan atas arahan Wali Kota agar warga terdampak tetap punya tempat tinggal layak. Pernyataan itu disampaikan Kamis (19/11), lebih dari setahun setelah bilik hunian pertama ditempati.
Dari 20 kamar yang dibangun, sebanyak 18 kepala keluarga resmi menempati huntara. Penghuni awal adalah warga Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, yang rumahnya berada di wilayah pesisir terdampak pengosongan lahan.
Sebelum huntara berdiri, warga sempat bertahan di tenda darurat selama masa pengungsian. Pemkot Mataram membangun bilik hunian sebagai pengganti agar warga tidak lagi tinggal di fasilitas sementara yang rentan cuaca.
Penempatan berlangsung bertahap, bukan sekaligus. Gelombang pertama masuk pada 30 Juni 2025, dan sisanya menyusul sesuai kesiapan unit masing-masing.
Pemkot tidak berhenti pada penyediaan ruang berteduh. Disperkim memastikan pasokan air bersih lewat sumur bor mandiri yang dibangun di kawasan huntara.
Air itu dipakai penghuni untuk mandi, mencuci, dan memasak sehari-hari. Selain sumur bor, pemerintah membangun enam bilik MCK komunal yang dipakai bersama oleh penghuni.
“Sesuai arahan Bapak Wali Kota, hunian sementara atau huntara ini kami siapkan agar masyarakat terdampak tetap memiliki tempat tinggal layak,” kata Nazaruddin Fikri.
Huntara dirancang sebagai solusi sementara, bukan hunian permanen. Status penghuni masih bergantung pada penyelesaian persoalan lahan di kawasan pesisir Bintaro yang jadi sebab awal pengosongan.
Hingga kini belum ada keterangan resmi soal jadwal relokasi permanen bagi 18 keluarga tersebut. Pemkot baru memastikan layanan dasar di huntara berjalan, sementara warga bertahan dengan fasilitas yang ada.