NUSA TENGGARA BARAT — PT Indika Energy Tbk (INDY) menyatakan anak usahanya, PT Masmindo Dwi Area (MDA), belum pernah menerima surat resmi dari Polda Sulawesi Selatan terkait sengketa lahan tambang emas Awak Mas di Luwu. Perseroan baru mengetahui adanya laporan polisi dan penyelidikan dari pemberitaan media, bukan dari saluran resmi kepolisian.
Jakarta — Keterbukaan informasi yang disampaikan manajemen INDY ke Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penanganan sengketa lahan proyek tambang emas Awak Mas. Laporan polisi tertanggal 19 Oktober 2026 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 30 Oktober 2026 disebut baru diketahui perseroan lewat pemberitaan media.
Manajemen menegaskan, sampai surat tanggapan diserahkan, MDA belum menerima panggilan, permintaan klarifikasi, maupun pemberitahuan resmi dalam bentuk apa pun dari Polda Sulawesi Selatan. Kondisi serupa juga dialami direksi, karyawan, dan kontraktor MDA.
“Hingga surat tanggapan disampaikan, MDA mengaku belum menerima surat panggilan, permintaan klarifikasi, maupun pemberitahuan resmi dalam bentuk apa pun dari Polda Sulawesi Selatan,” tulis manajemen INDY, Selasa (17/11/2026).
Klaim yang dipersoalkan mencakup lahan seluas sekitar 309 hektare di Desa Rante Balla, Kabupaten Luwu. Luasan itu hanya sebagian kecil dari total kebutuhan lahan proyek Awak Mas yang mencapai sekitar 1.570 hektare.
INDY membantah persoalan intinya adalah MDA tidak membayar kompensasi. Kompensasi atas penguasaan fisik lahan, tanaman tumbuh, dan bangunan disebut sudah diserahkan kepada pihak yang menguasai lahan secara fisik dan memiliki dokumen pendukung, setelah diverifikasi lewat pemeriksaan lapangan bersama pemerintah desa.
“Dengan demikian, pokok permasalahannya bukan MDA tidak membayar kompensasi melainkan klaim kepemilikan pihak pengklaim atas area yang diklaim,” ungkap manajemen.
Per 16 November 2026, sekitar 93% lahan proyek sudah dikompensasi dan 7% sisanya masih diproses. Untuk area klaim 309 hektare, sekitar 97% telah dikompensasi, menyisakan 3% yang masih berjalan.
Dari sisi keuangan, INDY menegaskan tidak ada kewajiban pembayaran kompensasi tambahan kepada pihak pengklaim. Nilai kompensasi seluruh area yang diklaim kurang dari 1% dari total aset konsolidasian perseroan per 30 September 2026. Perseroan juga tidak melihat indikasi penurunan nilai aset MDA, termasuk aset dalam penyelesaian dan properti pertambangan di area sengketa.
INDY mengakui risiko permasalahan lahan MDA belum pernah diungkapkan secara khusus dalam laporan keuangan, laporan tahunan, maupun keterbukaan informasi sebelumnya. Alasannya, hingga 16 November 2026, persoalan itu dinilai belum memenuhi kriteria informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan sesuai Pasal 52 POJK Nomor 45 Tahun 2024.
Secara hukum, perseroan mengklaim tidak ada gugatan perdata maupun putusan pengadilan terhadap MDA terkait klaim tersebut. Kontrak Karya MDA tetap berlaku, dan perusahaan tidak menerima sanksi administratif dari Kementerian ESDM.
Di tengah sengketa, pembangunan proyek Awak Mas disebut berjalan normal. Hingga 30 September 2026, progres konstruksi keseluruhan termasuk fasilitas pengolahan mencapai 72,84%. Proyek kini masuk tahap konstruksi akhir dan belum memasuki produksi komersial.
Tahap berikutnya adalah uji coba pada Desember 2026 dan commissioning, dengan target produksi emas pertama pada semester I-2027. INDY memastikan persoalan lahan tidak mengubah jadwal penyelesaian proyek maupun proyeksi usaha MDA, termasuk kebutuhan pendanaan proyek.
Untuk penyelesaian, INDY menempuh jalur mediasi sebelum langkah hukum lebih lanjut. MDA sudah menghadiri rapat dengar pendapat dan RDPU Komisi III DPR RI pada 7 Oktober 2026, serta menyampaikan perkembangan ke Kementerian ESDM.
Perusahaan juga telah berkoordinasi dengan Pemkab Luwu, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Polda Sulsel, dan Polres Luwu untuk menyiapkan mediasi sesuai kesimpulan Komisi III DPR RI pada 11 November 2026. Kesimpulan rapat itu menyatakan seluruh kegiatan MDA saat ini berjalan normal.
Bagi investor, sorotan BEI atas keterbukaan informasi menjadi ujian tersendiri. Nilai klaim yang disebut kurang dari 1% aset konsolidasian memang terbilang kecil, tetapi transparansi soal risiko operasional anak usaha tetap jadi perhatian pasar.