Kepala Lingkungan di Selaparang Mataram Keluhkan Usulan MPBM Tak Kunjung Terealisasi, Fraksi PKS Minta Pemkot Evaluasi

Penulis: Taufik Rahman  •  Selasa, 17 November 2026 | 08:47:01 WIB
Kepala Lingkungan Gomong Lama, Ali Dianto, mengeluhkan usulan MPBM yang dinilai tak kunjung terealisasi.

MATARAM — Ali Dianto, Kepala Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, menyebut perangkat lingkungan bersama warga selalu aktif mengikuti setiap tahapan musyawarah. Kehadiran dan usulan yang mereka bawa, menurut dia, tidak berbanding lurus dengan pembangunan di lapangan.

”Kami sering ikut MPBM, tiap-tiap rapat hadir, tapi tidak pernah ada terealisasi apa yang kita usulkan,” keluh Ali.

Warga sudah meluangkan waktu menghadiri musyawarah dan menyampaikan kebutuhan lingkungannya. Hasilnya tidak tampak dalam bentuk program nyata, dan itu menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.

Pembangunan di Lingkungan Lebih Banyak Datang dari Pokir Dewan

Ali menilai pembangunan yang masuk ke lingkungan selama ini lebih banyak bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Program yang diusulkan lewat jalur MPBM justru minim realisasi.

”Cuma sekadar rapat, tapi menguap begitu saja hasilnya,” tambahnya.

Apa yang Diharapkan Para Kaling dari Pemkot Mataram?

Para kepala lingkungan meminta pemerintah kota memberi kejelasan tentang tindak lanjut setiap usulan. Mereka tidak ingin MPBM berhenti sebagai agenda rutin tahunan untuk mengumpulkan aspirasi.

Forum itu, menurut mereka, semestinya menjadi pintu masuk pemerataan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

CCTV hingga Modal Pedagang Kecil: Usulan Murah yang Jarang Terwujud

Ismul Hidayat menyebut banyak kebutuhan yang disampaikan warga sebenarnya tidak memerlukan anggaran besar. Contohnya pemasangan CCTV untuk meningkatkan keamanan lingkungan dan bantuan permodalan bagi pedagang kecil.

Kebutuhan seperti itu, kata dia, memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah tidak semestinya mengabaikannya hanya karena nilai anggarannya relatif kecil.

”Jangan-jangan karena anggarannya kecil makanya jarang terealisasi. Kalau memang begitu, kesannya program berorientasi pada proyek, bukan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” sindir Ismul.

Mengapa Hasil MPBM Harus Punya Porsi Anggaran yang Jelas

Ismul menegaskan MPBM dan reses anggota DPRD adalah dua jalur penting penyerapan aspirasi yang seharusnya menjadi dasar penyusunan APBD. Hasil MPBM, ujarnya, harus mendapat perhatian serius dan porsi anggaran yang jelas.

”Kalau kita bicara dasar penyusunan APBD, ada dua, yakni MPBM atau Musrenbang dan reses dewan. Ini seharusnya menjadi potret dalam penyusunan APBD. Hasil MPBM harus betul-betul dilihat, sejauh mana diberikan porsi anggaran,” tegas Ismul.

Ia berharap pemerintah mengevaluasi pelaksanaan MPBM. Keberhasilan musyawarah pembangunan, menurut dia, tidak diukur dari banyaknya rapat atau usulan yang terkumpul, tetapi dari sejauh mana aspirasi warga benar-benar diwujudkan.

Warga Selaparang kini menunggu bukti bahwa usulan lewat jalur resmi perencanaan pembangunan diperjuangkan dan manfaatnya bisa dirasakan.

Reporter: Taufik Rahman
Sumber: kabarberita.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top