MATARAM — Lalu Budi Suryata menilai polemik ijazah yang menyeret Gibran Rakabuming Raka dan Joko Widodo menjadi bagian dari tekanan politik yang berujung pada mundurnya Gibran dari kursi Wakil Presiden. Mantan anggota DPRD NTB itu menyampaikan pandangannya pada Kamis (13/11) malam di Mataram.
Menurut Budi, gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) telah ditolak dan MK menyatakan tidak dapat memakzulkan Gibran. Kendati demikian, tekanan politik tetap berlanjut melalui jalur lain di DPR.
Budi menyoroti proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR yang menurutnya berjalan tanpa didahului mekanisme hak angket atau hak interpelasi. Padahal, dua mekanisme itu semestinya dipakai lebih dulu untuk menguji kebenaran surat keterangan pendidikan Gibran di luar negeri.
"Seharusnya proses HMP dilakukan setelah terlebih dahulu menggunakan hak angket atau hak interpelasi untuk mempertanyakan kebenaran suket Mas Gibran. Ini memberikan kesempatan kepada beliau untuk menjelaskan pendidikan yang ditempuh di luar negeri, sehingga ada keadilan. Mas Gibran seolah dihukum tanpa pernah diadili," tegas Budi.
Ia menilai proses tersebut tidak memberi ruang bagi Gibran untuk menjelaskan pendidikannya secara terbuka. Bagi Budi, keputusan politik sebesar itu semestinya melalui tahapan pengujian fakta yang jelas.
Budi juga menyayangkan sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya tidak mengambil langkah politik tegas untuk mengamankan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Padahal, Gibran menjadi pasangan Prabowo dalam Pilpres 2024 atas permintaan Prabowo sendiri.
Karena itu, posisi keduanya sebagai pasangan presiden dan wakil presiden semestinya menjadi pertimbangan dalam menyikapi persoalan tersebut. "Jadi kami prihatin dan sedih melihat polemik jenjang pendidikan Gibran yang terlalu dibesar-besarkan," imbuhnya.
Di tengah kritik yang disampaikan, Budi tetap memberi apresiasi kepada Gibran. Keputusan mundur dinilai sebagai bentuk kebesaran hati demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Budi memastikan kondisi internal PSI NTB tidak terpengaruh dinamika politik nasional. Konsolidasi partai terus berjalan untuk memperkuat struktur organisasi hingga tingkat desa.
"Kami tetap solid. Konsolidasi internal terus berjalan secara simultan untuk memperkuat struktur partai hingga ke tingkat desa," pungkasnya.
PSI NTB belum merinci agenda konsolidasi lanjutan atau jadwal pertemuan struktur wilayah setelah pernyataan tersebut.