NUSA TENGGARA BARAT — Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp900.000 untuk kuartal IV 2026 berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 yang diundangkan 28 Oktober 2026. Buruh dan karyawan bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan serta aktif di BPJS Ketenagakerjaan berhak menerima bantuan yang disalurkan sekaligus untuk tiga bulan ini. Pekerja bisa mengecek status penerima melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id dengan memasukkan NIK.
Regulasi itu merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian subsidi gaji/upah bagi pekerja. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan penyaluran program ini berlandaskan aturan tersebut.
Pemerintah menetapkan total bantuan Rp900.000 per penerima. Nominal itu merupakan akumulasi subsidi Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, dan disalurkan sekaligus dalam satu pencairan.
Skema ini membedakannya dari bantuan yang dibayar bertahap. Pekerja yang lolos verifikasi menerima seluruh haknya langsung, tanpa menunggu pencairan bulanan.
Kemnaker menetapkan lima kriteria mutlak yang harus dipenuhi pekerja agar masuk daftar penerima:
Komponen gaji yang diverifikasi adalah upah terakhir yang dilaporkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan, mencakup gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Bagi pekerja di wilayah tanpa UMK, batas gaji mengacu pada UMP setempat dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Pekerja yang merasa memenuhi syarat administratif dapat mengecek kelayakan secara berkala melalui portal resmi pemerintah:
Status di portal bersifat mutakhir mengikuti pembaruan basis data Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang belum muncul sebaiknya mengecek ulang secara berkala, bukan mendaftar melalui perantara.
Bahan resmi yang dirilis Kemnaker belum memuat tanggal pasti pencairan maupun nama bank penyalur untuk kuartal IV 2026. Informasi jadwal dan kanal penyaluran lengkap dapat diakses melalui laman bsu.kemnaker.go.id serta kanal resmi Kemnaker.
Pekerja disarankan tidak berpegang pada tanggal yang beredar di media sosial tanpa konfirmasi. Perubahan jadwal biasanya diumumkan lewat saluran resmi pemerintah, bukan pesan berantai.
BSU adalah bantuan pemerintah yang tidak memungut biaya apa pun. Pekerja yang dimintai uang oleh oknum dengan janji melancarkan pencairan sebaiknya menolak dan melaporkannya ke kanal pengaduan resmi Kemnaker.
Pengaduan juga bisa disampaikan bila data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak sesuai, misalnya upah yang dilaporkan perusahaan berbeda dari yang diterima. Pastikan NIK dan data upah benar sebelum mengecek status di portal.