MATARAM — Kepala Dinas PUPRPKP NTB Lalu Kusuma Wijaya menyatakan puluhan paket kegiatan dari pokir yang tidak dapat dilanjutkan itu tersebar di sejumlah bidang. Cakupannya meliputi pembangunan jalan lingkungan, Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PSSU), pekerjaan sumber daya air, irigasi, hingga cipta karya.
“Di kamu juga ada kegiatan dari pokir, dan tidak lagi kami lanjutkan, ada 30 proyek,” terang Wijaya, dikutip dari LombokPost.
Paket yang dicoret merupakan bagian dari sekitar 800 paket pokir dalam APBD murni 2026. Total anggaran untuk keseluruhan paket itu mencapai sekitar Rp 100 miliar.
Hasil evaluasi menemukan ketidakselarasan data administrasi pada puluhan paket bermasalah. Dokumen usulan tidak mencantumkan nama desa, kecamatan, dan kabupaten secara jelas sesuai kaidah BNBA.
“Kebanyakan persoalannya salah lokasi atau salah BNBA. Misalnya, nama desa dan kabupatennya tidak sesuai. Ketika dicek, desa tersebut tidak ditemukan di kabupaten yang tercantum,” beber Wijaya.
Menurut Wijaya, sejumlah usulan sebenarnya masih memungkinkan diperbaiki melalui