MATARAM — Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Nusa Tenggara Barat, Fathul Gani, menyatakan skema prasmanan menyisakan pekerjaan rumah bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang melayani banyak sekolah sekaligus. Bagi SPPG dengan cakupan layanan satu hingga dua sekolah, model itu justru membuka ruang uji coba lebih awal.
Fathul mencontohkan pondok pesantren sebagai kandidat paling siap karena seluruh penerima manfaat berada dalam satu lingkup layanan. Usulan itu disampaikan setelah rapat koordinasi Korwil di Jakarta selesai.
Satgas MBG NTB menargetkan penawaran uji coba kepada mitra SPPG di Kota Mataram pada tahap awal. Fathul menyebut rencana ini belum berstatus regulasi resmi Badan Gizi Nasional, sehingga pelaksanaannya masih bersifat percobaan terbatas.
"Apalagi misalnya dalam lingkup 1 sekolah layanannya, seperti pondok pesantren, itu sangat berpeluang untuk kita uji coba," ujar Asisten I Setda NTB itu.
Kesiapan mitra menjadi syarat utama sebelum uji coba berjalan. Sarana prasarana prasmanan, jumlah personel yang turun ke sekolah, hingga kesepakatan jam layanan harus dipastikan lebih dulu.
"Sehingga target kita minggu depan ini, setelah teman-teman Korwil balik dari Rakor di Jakarta, kita akan coba rapat, koordinasi untuk kesiapan, kita akan tawarkan ke mitra," lanjutnya.
Skema yang disiapkan menempatkan mitra sebagai pihak yang membawa seluruh makanan jadi ke sekolah, lalu menyalurkannya di luar jam belajar. Cara ini dinilai menekan risiko keracunan karena makanan tidak lagi menunggu waktu distribusi panjang.
Konsekuensinya, jam penyaluran wajib disepakati bersama pihak sekolah dan penerima manfaat. Fathul menyebut pilihan pagi atau siang belum diputuskan karena bergantung pada kesiapan masing-masing SPPG.
"Nanti akan kita lihat masalah jamnya. Jam berapa? karena harus ada kesepakatan dari pihak sekolah, penerima manfaat maupun dari mitra," katanya.
"Misalnya jam istirahat atau jam berapa ya. Pertama yang harus dipastikan itu jam layanannya, layanannya jam berapa, itu harus sepakati. Apakah pagi atau siang," ucapnya menambahkan.
Kepala SMAN 1 Pemenang, Yusron Hadi, menyoroti kesiapan tempat dan peralatan sebagai atensi utama. Efektivitas waktu juga dinilai perlu dihitung agar program tidak memotong jam pelajaran.
"Kami dengan jumlah siswa 656 orang dengan tenaga guru hanya 30 orang pasti kewalahan," ujarnya.
Meski begitu, Yusron menilai kedua skema memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Menurutnya, model prasmanan tampak lebih layak dan aman dibanding makanan yang sudah dikemas lebih dulu.
"Semua punya kekurangan, tapi prasmanan akan tampak lebih layak dan aman," terangnya.
Kepala SMAN 11 Mataram, Arofiq, setuju dengan model prasmanan bila pertimbangannya adalah kehangatan dan kesegaran menu. Namun ia mengingatkan potensi ketidakadilan dalam pembagian makanan.
Siswa yang lebih dulu mengambil berpeluang mengambil porsi melebihi ketentuan, sementara siswa lain berisiko tidak kebagian. Karena itu, pendampingan guru dinilai wajib jika model ini diterapkan.
"Harus didampingi oleh guru supaya kalau ada anak yang mau mengambil lebih dari normal nanti akan kita tanya," katanya.
Satgas MBG NTB belum menetapkan jadwal pasti uji coba. Rapat koordinasi kesiapan bersama mitra SPPG di Kota Mataram menjadi langkah berikutnya sebelum model prasmanan diuji di sekolah sasaran.