MATARAM — Asistensi Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah se-Wilayah Timur berlangsung di The Jayakarta Lombok Beach Resort & Spa, Nusa Tenggara Barat, Jumat (9/10/2026). Forum yang digelar Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri ini membahas kapasitas fiskal pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia.
Baiq Nelly Yuniarti menekankan pentingnya dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat. Optimalisasi potensi ekonomi daerah disebut menjadi kunci memperkuat kapasitas fiskal pemda.
NTB memiliki sejumlah sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus sumber penerimaan daerah. Sektor tersebut meliputi pariwisata, pertanian, peternakan, dan kelautan.
Pariwisata perlu terus diperkuat melalui penyelenggaraan kegiatan berskala nasional maupun internasional. Termasuk pengembangan sport tourism atau pariwisata berbasis olahraga.
Dari sisi pertanian dan kelautan, NTB punya komoditas jagung, sapi, garam, rumput laut, lobster, mutiara, dan madu. Pengembangan potensi itu membutuhkan dukungan kebijakan yang terintegrasi agar memberi nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Salah satu yang disorot adalah sinkronisasi program pengembangan industri garam. Tujuannya agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara optimal oleh daerah.
Baiq Nelly menyoroti perlunya kebijakan yang mengakomodasi karakteristik NTB sebagai wilayah kepulauan. Bersama sejumlah provinsi lain, NTB mendorong penguatan regulasi yang memberi ruang kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengelola potensi kelautan.
Dorongan itu muncul karena pengelolaan sumber daya laut dinilai belum sepenuhnya menguntungkan daerah penghasil. Regulasi yang lebih longgar diyakini bisa mempercepat konversi potensi laut menjadi pendapatan asli daerah.
Dalam pemaparan kondisi fiskal daerah, Baiq Nelly menjelaskan capaian penerimaan daerah serta sejumlah tantangan yang masih perlu diatasi untuk memenuhi target pendapatan. Pajak daerah menjadi salah satu komponen utama PAD NTB, dengan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sumber penerimaan penting.
Optimalisasi penerimaan PKB masih menghadapi sejumlah kendala. Mulai dari potensi kendaraan yang belum sepenuhnya tergarap, tunggakan pajak, hingga kebutuhan data kendaraan yang lebih akurat.
Pemutakhiran data kendaraan dan optimalisasi pengelolaan pajak disebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah. Tanpa data yang akurat, penagihan pajak berpotensi tidak menyentuh seluruh objek yang seharusnya terdaftar.
Melalui kegiatan asistensi tersebut, pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan semakin optimal. Potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing daerah dapat dikonversi menjadi sumber pendapatan yang mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah di wilayah timur untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dengan pemerintah pusat. Hasil asistensi akan menjadi bahan penyusunan langkah lanjutan dalam pengelolaan pendapatan daerah.