MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pemerintah daerah tetap menganggarkan revitalisasi GOR 17 Desember di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Ia menilai pernyataan soal pencoretan anggaran terlalu dini disampaikan sebab pembahasan anggaran, baik di daerah maupun pusat, belum rampung.
Menurut Iqbal, APBD NTB dipastikan mengalokasikan dana untuk proyek tersebut. Ia bahkan mengaku telah meminta izin DPR untuk penganggaran multi years atau kontrak tahun jamak.
"Anggaran multi years untuk tahun 2028. Kita anggarkan mulai dari akhir 2026, 2027, 2028. Enggak mungkin kita anggarkan hanya untuk satu tahun. Harus dari sekarang mulai kita canangkan," katanya.
Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi sebelumnya menyebut DPR telah mengosongkan alokasi revitalisasi GOR 17 Desember yang nilainya mencapai Rp 400 miliar. Keputusan itu dipengaruhi kondisi fiskal pemerintah pusat dan penjelasan Pemprov NTB yang dinilai belum kuat soal urgensi renovasi.
Mori menyatakan dalam sejumlah pembahasan belum terlihat uraian yang cukup mengenai kebutuhan renovasi GOR 17 Desember, termasuk kaitannya dengan pelaksanaan PON maupun agenda olahraga lain.
"Kita belum melihat adanya katakanlah kita memandang belum adanya uraian-uraian terkait kenapa GOR itu harus dilakukan renovasi atau revitalisasi, katakanlah memang membutuhkan GOR itu untuk pelaksanaan tahun PON 2028 atau untuk pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan-kegiatan olahraga lain," katanya.
Kondisi itu membuat DPR RI kesulitan mempertahankan anggaran Rp 400 miliar yang sebelumnya disiapkan. Mori menyebut kebutuhan anggaran revitalisasi GOR 17 Desember sebenarnya diperkirakan mencapai Rp 700 miliar.
Dengan anggaran yang tersedia hanya Rp 400 miliar, pemerintah pusat memilih mengalihkan dana tersebut untuk kebutuhan lain yang dinilai lebih mendesak. Salah satunya pembangunan gedung DPRD NTB.
Politikus Partai NasDem itu menilai Pemprov NTB seharusnya lebih aktif mengawal dan memperjuangkan rencana revitalisasi. Menurutnya, keberadaan GOR 17 Desember tidak hanya penting untuk PON, tetapi juga berpotensi menjadi fasilitas olahraga untuk berbagai event bertaraf internasional.
Sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2028, Iqbal mengaku telah menerima arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyiapkan fasilitas perhelatan tersebut. Pemerintah daerah, katanya, pasti akan mengalokasikan anggaran kesiapan fasilitas, termasuk GOR dan venue untuk menyambut PON.
"Jadi anggaran yang kita punya gitu kita gunakan seefisien mungkin. Mana yang NTT punya, (pelaksanaannya, red) di NTT, mana yang NTB punya, di NTB. Yang kita tidak miliki, biar di Jakarta. Itu sudah komitmen dengan pemerintah. Makanya PON ini tidak boleh jor-joran gitu," jelasnya.
Iqbal menegaskan hingga kini belum ada keputusan final soal pencoretan anggaran. Pembahasan anggaran 2027, menurutnya, masih berlangsung di tingkat daerah dan pusat.
"2027 masih dibahas. Tidak ada yang menolkan. Ini kan masih proses mengenai penganggaran," ujarnya pekan kemarin.