MATARAM — Penghimpunan zakat di Selangor, Malaysia, tidak bertumpu pada imbauan moral semata. Lembaga Zakat Selangor membangun partisipasi lewat layanan yang menjangkau pembayar hingga ke lingkungan tempat tinggal, masjid, dan kantor. Sepanjang 2025, cara itu menghasilkan 409.000 lebih pembayar dengan nilai penghimpunan sekitar Rp5,75 triliun.
Angka tersebut menggambarkan satu sisi praktik pengelolaan zakat di Malaysia. Setiap negara bagian memiliki lembaga zakat sendiri, sehingga capaian Selangor tidak otomatis berlaku di wilayah lain. Pemetaan kelembagaan jadi langkah awal bagi daerah yang hendak meniru model ini.
Pusat Pungutan Zakat–Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP) menangani penghimpunan, sementara penyalurannya berada di struktur MAIWP. Lembaga Zakat Selangor memikul dua fungsi sekaligus: menghimpun dan menyalurkan.
Perbedaan itu menentukan cara kerja harian kedua lembaga. Daerah di Indonesia yang ingin mengadopsi praktiknya perlu mencermati pembagian tugas, ketersediaan petugas, dan prosedur yang menopang capaian masing-masing lembaga.
PPZ-MAIWP membuka layanan konsultasi daring maupun tatap muka. Warga juga bisa mengajukan kehadiran Kaunter Zakat Bergerak ke kantor, perumahan, masjid, atau kegiatan tertentu sesuai ketentuan layanan.
Lewat jalur itu, pertanyaan soal harta yang dikenai zakat, nisab, dan waktu pembayaran dibahas langsung dengan petugas. Orang yang niatnya sudah ada tapi belum paham perhitungan mendapat pendampingan.
Konsultasi sekaligus memberi lembaga gambaran mengapa sebagian warga belum membayar lewat saluran resmi. Penyebabnya bisa kurang pemahaman, akses terbatas, atau keraguan terhadap pengelola. Tiap sebab butuh tanggapan berbeda.
Skim Potongan Zakat Bulanan memungkinkan pembayar mengajukan pemotongan berkala melalui pemberi kerja. Pendaftarannya tersedia daring, di loket, dan lewat layanan bergerak.
Formulir daring memuat izin pemotongan, nominal, serta waktu pelaksanaan. Setelah berjalan, potongan tercatat di slip gaji setiap bulan. Pembayar mendaftar dan memberi otorisasi; lembaga menyediakan mekanisme agar pembayaran berjalan konsisten.
Perlu dicatat, kewajiban zakat dan persetujuan memakai metode pembayaran tertentu adalah dua hal berbeda. Keberadaan formulir permohonan tidak berarti seluruh ketentuan zakat di Malaysia bersifat sukarela.
Portal resmi Pemerintah Malaysia memuat sejumlah saluran pembayaran yang diakui majelis agama negeri. Pilihannya mencakup layanan daring, loket, layanan bergerak, dan potongan gaji.
Keragaman saluran menyasar kebiasaan masyarakat yang tidak seragam. Sebagian butuh penjelasan tatap muka, sebagian lebih nyaman bertransaksi digital, dan pekerja dapat memakai pembayaran berkala. Niat membayar perlu disambut prosedur jelas, layanan mudah diakses, dan bukti transaksi yang bisa disimpan.
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia menjelaskan bahwa individu yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh rebat pajak atas pembayaran zakat kepada otoritas agama yang dibentuk berdasarkan hukum tertulis. Besaran rebat zakat atau fitrah dibatasi sampai jumlah tertentu.
Kebijakan itu menambah alasan administratif bagi warga untuk menunaikan zakat lewat saluran resmi. Namun, besarnya penghimpunan belum cukup mengukur kesadaran seluruh masyarakat Malaysia. Yang tampak dari praktik ini adalah bagaimana pemahaman agama mendapat dukungan administratif agar terwujud secara teratur.
Bagi daerah di Indonesia, pelajarannya bertumpu pada tiga hal: memahami masyarakat, menjangkau mereka, dan membangun kepercayaan kepada pengelola.