Kemarau Panjang Landa Lombok Utara, Petani Krisis Air dan Kepala Dusun Desak Solusi Nyata

Penulis: Sigit Wicaksono  •  Jumat, 25 September 2026 | 11:16:01 WIB
Petani di Lombok Utara berupaya menyelamatkan tanaman di tengah debit air irigasi yang terus menyusut.

LOMBOK UTARA — Krisis air yang melanda sektor pertanian Lombok Utara membuat para petani harus bekerja lebih keras menyelamatkan tanaman mereka di tengah debit air yang terus menyusut. Kondisi ini mendorong Forum Kepala Dusun Lombok Utara (FKDUSLU) angkat bicara dan menuntut solusi nyata dari pemerintah daerah.

Khaerul Anam, perwakilan FKDUSLU, menilai persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Petani, menurutnya, adalah ujung tombak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. "Melihat situasi yang terjadi, penting ada solusi dan langkah nyata untuk menanggulangi situasi saat ini karena petani menjadi ujung tombak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat," ujarnya.

Sistem Gilir Air Bukan Solusi Baru, Tapi Kewajiban Subak

Penerapan sistem gilir air yang belakangan ditawarkan Dinas Pertanian dinilai Anam bukan sebuah bentuk solusi baru. Sistem itu, katanya, sudah menjadi kewajiban yang dijalankan setiap anggota kelompok subak sejak lama.

"Sistem giliran ini umumnya dibentuk oleh petani dan pengurus subak saat memasuki musim kemarau panjang, dan itu sudah diterapkan sejak dulu yang telah menjadi aturan bagi petani," ungkapnya.

Efektivitas sistem tersebut kini terancam. Bukan karena aturannya tidak berjalan, tetapi karena air yang hendak dibagi memang sudah sangat menipis.

Di Subak Tikota Mukudu Kencong, Jadwal Pengairan Tak Lagi Memuaskan

Anam mencontohkan kondisi di Subak Tikota Mukudu Kencong. Para petani di sana menerapkan penjadwalan pengairan tanaman dari sumber irigasi. Namun, penjadwalan itu kerap tak memuaskan lantaran tidak ada air yang cukup untuk dibagi.

Aturan adat sebenarnya sudah mengikat. Anam menyebut setiap subak memiliki awig-awig yang sangat ketat, lengkap dengan sanksi tegas bagi siapa saja yang nekat mengambil air di luar jadwal.

"Kalau sistem giliran untuk mendapatkan air saluran itu sudah berlaku sejak dulu, bahkan ada aturan adat (awig-awig) yang sangat mengikat di tiap-tiap subak. Untuk mencegah kecurangan, sanksi tegas diberlakukan bagi siapa saja yang nekat mengambil air di luar jadwal," tuturnya.

Empat Langkah Konkret yang Didorong ke Pemerintah Daerah

FKDUSLU mendorong pemerintah daerah memberikan bantuan konkret untuk menanggulangi krisis air. Ada sejumlah langkah yang dinilai relevan dengan kondisi Lombok Utara:

  • Menjaga sumber mata air dengan melindungi dan menanam pohon yang menjadi penyimpan air;
  • Memperluas pembangunan embung;
  • Mengadakan mesin pompa air lengkap dengan jaringan pipa pendukung;
  • Melaksanakan shalat istisqha dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat.

Langkah teknis itu dinilai relevan karena sebagian besar lahan persawahan di Lombok Utara berada di kisaran aliran kali besar. Dengan ketersediaan pompa dan fasilitas pendukung, air dari bendungan maupun ceruk sungai dapat ditarik untuk mengaliri sawah warga.

Ikhtiar Langit Dinilai Perlu, Mayoritas Warga Muslim dan Bertani

Selain langkah teknis, pemerintah daerah diharapkan mengambil pendekatan spiritual. Mayoritas masyarakat Lombok Utara beragama muslim dan menggantungkan hidup pada sektor pertanian serta perkebunan.

"Ikhtiar langit perlu dilakukan dengan melibatkan para tokoh agama dan masyarakat sebagai bentuk ikhtiar bersama memohon turunnya hujan," cetus Anam.

Krisis air ini menyisakan persoalan mendasar: sistem pengairan yang sudah diatur adat pun tak lagi bisa berjalan optimal ketika sumber airnya sendiri yang berkurang. Tanpa intervensi nyata dari pemerintah daerah, petani Lombok Utara menghadapi musim tanam berikutnya dengan air yang semakin tak pasti.

Reporter: Sigit Wicaksono
Sumber: radarmandalika.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top