NUSA TENGGARA BARAT — Jakarta, Kamis (10/9/2026) — Usulan Perum Bulog agar seluruh distribusi minyak goreng rakyat MinyaKita disalurkan lewat perusahaan pelat merah itu belum mendapat lampu hijau. Kementerian Perdagangan masih menimbang dampaknya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini ikut menjadi distributor MinyaKita.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, skema penyaluran tidak bisa hanya bertumpu pada Bulog. Ada ID FOOD dan sejumlah distributor lain yang sudah menjadi bagian dari rantai distribusi sejak awal.
Kewajiban penyaluran MinyaKita melalui Bulog saat ini dipatok 35 persen. Namun realisasinya sudah menembus angka 51 persen.
"Selama ini kan 35 persen, terus realisasinya kan sudah mencapai 50-an, 51 persen. Jadi sementara memang belum 100 persen," kata Budi dalam keterangannya.
Angka itu menunjukkan Bulog sebenarnya sudah menyalurkan porsi lebih besar dari yang diwajibkan. Meski begitu, pemerintah menilai capaian tersebut belum cukup jadi alasan untuk mengalihkan seluruh distribusi ke Bulog.
Pemerintah memilih mempertahankan pola distribusi yang berjalan sekarang, melibatkan Bulog, ID FOOD, UMKM, dan distributor lain secara bersamaan. Budi beralasan, selama ini tidak ada persoalan berarti dari skema tersebut.
"Sekarang masih UMKM yang berbarengan juga dengan Bulog, dengan ID FOOD, tapi kan enggak ada masalah selama ini. Jadi kita juga harus kasih kesempatan kepada UMKM yang lain," ujarnya.
Komunikasi dengan para pihak masih berjalan. Pemerintah belum menetapkan keputusan final soal usulan kenaikan porsi distribusi melalui Bulog.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sebelumnya mengusulkan porsi penyaluran MinyaKita melalui Bulog dinaikkan hingga 100 persen. Usulan itu disampaikan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan, mengikuti arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Menurut Rizal, penambahan porsi lewat BUMN pangan diperlukan untuk memperkuat ketersediaan MinyaKita di pasar. Namun usulan tersebut belum berubah menjadi kebijakan. Keputusan tetap berada di tangan Kementerian Perdagangan.
Perbedaan pandangan ini yang membuat pemerintah perlu menimbang ulang desain penyaluran MinyaKita. Di satu sisi, Bulog ingin memperkuat pengendalian distribusi dan pasokan. Di sisi lain, pemerintah menjaga peran UMKM dan distributor yang sudah terlanjur menjadi bagian rantai pasok.
Sejauh ini belum ada tanda pemerintah akan mengubah kebijakan dalam waktu dekat. Pola distribusi yang melibatkan banyak pihak dipilih untuk dipertahankan, sementara usulan Bulog masih menunggu kajian lebih lanjut.