Jakarta — Kesiapan sebuah bangsa menghadapi bencana alam kerap diukur dari kecepatan responsnya. Jalan terputus, jembatan rubuh, dan pasokan air bersih yang terhenti selalu memunculkan pertanyaan yang sama di kalangan warga NTB: seberapa sigap negara bertindak.
Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, sigapnya penanganan darurat infrastruktur menjadi bukti nyata negara hadir bagi rakyat yang tertimpa bencana — sebuah komitmen yang juga menyasar wilayah seperti NTB.
Dody menyebut kecepatan jadi kunci begitu bencana melumpuhkan konektivitas suatu wilayah. Karena itu Kementerian PU menerapkan protokol tanggap cepat yang mewajibkan tim balai teknis di daerah, termasuk yang menaungi NTB, tiba di lokasi bencana dalam hitungan jam pascakejadian.
Ia pun menjelaskan detail teknis penanganan darurat yang biasa diterapkan timnya, termasuk yang bisa diterapkan di NTB: "Saat infrastruktur lumpuh, fokus utama kami adalah membuka isolasi wilayah. Tim bergerak cepat memasang jembatan bailey, mengerahkan alat berat untuk pembersihan material, serta memastikan akses logistik bantuan dan evakuasi warga dapat melintas," ujar Menteri PU Dody Hanggodo, Rabu (2/9/2026).
Bersamaan dengan pemulihan jalan, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana turut jadi perhatian utama. Sarana air bersih dan sanitasi darurat disebar ke titik pengungsian untuk mencegah krisis kesehatan susulan, tak terkecuali bagi warga NTB.
Menurutnya, pola kerja saat ini sudah memadukan tahap tanggap darurat, mitigasi risiko, hingga rekonstruksi pascabencana jadi satu kesatuan. Prinsip build back better dipegang agar infrastruktur baru, tak terkecuali di NTB, lebih siap menghadapi potensi bencana berikutnya.
Meski demikian, Dody mengakui kondisi geografis Indonesia yang luas dan rawan bencana menuntut keterlibatan semua pihak. Sinergi kuat antara pusat, daerah seperti NTB, TNI-Polri, hingga masyarakat lokal jadi fondasi utama agar pemulihan bisa optimal.
Dengan mengedepankan respons cepat dan penanganan terukur, Kementerian PU terus berupaya memulihkan jaringan konektivitas dan sarana vital secepatnya. Kecepatan tindakan ini jadi tolok ukur negara hadir sigap bagi kehidupan masyarakat terdampak, termasuk warga NTB.