NUSA TENGGARA BARAT — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Strategis (Bappisus) Aries Marsudiyanto mengungkapkan, harga Pertalite di Indonesia bertahan di angka Rp10.000 per liter sepanjang periode 1 Januari hingga 1 Agustus 2026. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sejumlah negara yang mengalami kenaikan drastis, seperti Nigeria yang mencatat inflasi harga bensin hingga 45,9 persen dan Amerika Serikat yang naik 44,9 persen.
Untuk LPG rumah tangga, pemerintah mempertahankan harga subsidi 3 kilogram di angka Rp19.000 per tabung di pangkalan resmi. Sementara itu, Nigeria mencatat kenaikan harga LPG hingga 79 persen, disusul Bangladesh 38,6 persen, dan Filipina 25 persen.
Menurut Aries, stabilitas ini tidak terjadi secara kebetulan. Ia menegaskan bahwa pemerintah secara konsisten menahan gejolak harga di tengah tekanan ekonomi global yang signifikan.
"Di tengah gejolak harga dunia akibat konflik di Timur Tengah dan tekanan ekonomi global, harga kebutuhan dasar masyarakat Indonesia tetap terjaga. Ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari kebijakan Presiden Prabowo yang berorientasi pada perlindungan daya beli rakyat," kata Aries dalam keterangannya, Sabtu (2/8/2026).
Selain BBM dan LPG, stabilitas harga juga terjadi pada komoditas beras dan tarif listrik. Aries menilai kebijakan ini menjadi tameng utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Bappisus sendiri saat ini tengah menyusun rekomendasi untuk lima isu strategis nasional dengan melibatkan 20 perguruan tinggi negeri (PTN). Lembaga yang dibentuk di bawah pemerintahan Prabowo ini juga disebut akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia di bidang STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika) hingga kedokteran.
Data pembanding yang dipaparkan Bappisus menunjukkan bahwa kebijakan subsidi dan pengendalian harga yang diterapkan Indonesia memberikan hasil yang kontras dengan negara-negara berkembang lain. Laos mencatat kenaikan bensin 33,2 persen, Kamboja 19,1 persen, dan Inggris 16,8 persen, sementara Indonesia mampu menahan harga di tingkat yang sama.
Kebijakan ini dinilai menjadi penopang utama daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah yang paling rentan terhadap fluktuasi harga pangan dan energi. Pemerintah diharapkan terus menjaga konsistensi kebijakan ini seiring dengan proyeksi perlambatan ekonomi global hingga akhir tahun.