LOMBOK BARAT — Pemerintah Provinsi NTB memastikan hasil riset daerah tidak lagi berakhir sebagai laporan akademik semata. Dalam rapat Monev yang digelar Jumat (31/7/2026), BRIDA NTB dan BRIN menyepakati sejumlah prioritas hilirisasi yang difokuskan pada komoditas strategis lokal.
Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, menyoroti komoditas jagung yang selama ini melimpah namun mayoritas masih dijual mentah sebagai bahan baku. Nilai tambah dari komoditas tersebut justru dinikmati daerah lain.
”Perhatian utama kita adalah bagaimana jagung tidak sekadar diproduksi, tetapi diolah menjadi pakan ternak dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Jika ketergantungan pakan impor ditekan, industri pakan lokal akan lebih kompetitif dan petani kita makin sejahtera,” ujar Aryadi.
Untuk mendukung formulasi pakan berkualitas, riset diarahkan pada pencarian sumber protein alternatif berbasis potensi NTB. Beberapa di antaranya adalah tanaman kelor, lamtoro, hingga limbah udang vaname dan limbah ikan.
Rantai produksi industri pakan jagung disebut lebih panjang dibanding komoditas lain. Perwakilan BRIN, Dr. Andari Risliawati, menyebut skema kolaborasi lintas sektor diperlukan agar program ini berjalan efektif.
”Pengembangan produk minuman kemasan nira aren menjadi salah satu program yang bisa terwujud relatif cepat. Sementara untuk industri pakan jagung, kita butuh skema kolaborasi lintas sektor karena rantai produksinya lebih panjang,” jelas Andari.
Selain jagung, nira aren didorong menjadi produk unggulan baru. Berkolaborasi dengan Universitas Mataram (Unram), nira yang selama ini diolah tradisional menjadi gula aren kini disiapkan menjadi minuman segar kemasan bernilai ekonomi lebih tinggi.
BRIN dihadirkan untuk menyuplai teknologi pengawetan agar produk nira kemasan tersebut tahan lama dan siap menembus pasar nasional.
Peneliti dari Pusat Riset Teknologi Polimer BRIN, Dr. Ir. Etty Pratiwi, memaparkan sejumlah inovasi berbasis limbah yang siap diterapkan di NTB. Inovasi tersebut meliputi:
Melalui sinergi antara BRIDA, BRIN, akademisi, dan pemangku kepentingan industri, Pemprov NTB optimistis hasil penelitian dapat segera diimplementasikan secara massal.
Prioritas riset akan ditentukan berdasarkan tingkat urgensi dan kesiapan lapangan. Langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah. (rl)