SUMBAWA BESAR — Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa memetakan dua desa yang masuk kategori rentan pangan tahun ini, yakni Desa Buin Baru di Kecamatan Utan dan Desa Mungkin di Kecamatan Orong Telu. Kedua wilayah itu tercatat memiliki nilai kerentanan pangan 0,61 persen, menjadi prioritas utama penyaluran bantuan beras cadangan pangan daerah.
Sekretaris DKP Kabupaten Sumbawa, Syaihuddin, mengungkapkan bantuan beras 10 kilogram per kepala keluarga akan segera didistribusikan. Namun, pihaknya tetap melakukan verifikasi ulang di lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, terutama bagi warga yang masuk data kemiskinan ekstrem.
"Tetap akan kita cek datanya di lapangan nanti dan akan kita arahkan bantuan tersebut bagi mereka yang berada di data kemiskinan ekstrem agar mereka tidak kesulitan memenuhi pangannya," ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (30/7).
Syaihuddin merinci penyebab kerentanan pangan di kedua desa tersebut berbeda karakteristik. Di Desa Mungkin, persoalan utama bersumber dari buruknya akses penghubung antarwilayah serta proporsi rumah tangga yang belum memiliki akses memadai terhadap air bersih.
Sementara di Desa Buin Baru, akar masalahnya lebih kompleks. Rasio lahan pertanian yang sangat rendah menjadi pemicu utama, diperparah keterbatasan fasilitas ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, dan akses air bersih yang belum optimal.
"Kami juga mencatat ada indikator lainnya yakni ketersediaan tenaga kesehatan yang masih sangat terbatas sehingga memicu tidak tercapainya kecukupan gizi masyarakat," tambahnya.
Selain beras cadangan pangan, DKP Sumbawa juga mendorong warga di dua desa tersebut masuk dalam program bantuan pangan pemerintah. Syaihuddin mengakui masih banyak masyarakat di lapangan yang kondisinya membutuhkan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.
"Jadi, data-data penerima bapang tetap akan kita verifikasi lebih lanjut. Jangan sampai mereka yang tidak terdata tetapi layak mendapatkan bantuan tidak menerima program tersebut," tegasnya.
Penyaluran beras dinilai hanya solusi jangka pendek. Untuk itu, DKP telah menyerahkan data dan indikator kerentanan pangan ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) agar dilakukan intervensi sesuai bidangnya masing-masing.
"Data dan indikator itu sudah kita serahkan ke masing-masing OPD yang memiliki bidangnya, dengan harapan bisa segera dilakukan penanganan lebih lanjut," demikian kata dia.