MATARAM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak sekadar menjadi instrumen pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga diproyeksikan sebagai pengungkit ekonomi kerakyatan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai program ini mampu menyelesaikan persoalan klasik UMKM pangan, yaitu ketidakpastian pasar.
"MBG harus dipandang sebagai mesin ekonomi. Jika dikelola dengan benar, program itu bisa menjadi penggerak ekonomi lokal yang melahirkan pengusaha-pengusaha baru dari daerah," ujar Kamrussamad dalam pernyataan di Mataram, Senin.
Menurut politikus tersebut, kepastian kontrak usaha dalam program MBG memungkinkan pelaku UMKM melakukan ekspansi produksi dan meningkatkan kapasitas usaha. Kondisi ini sekaligus memperkuat akses mereka terhadap kredit perbankan yang selama ini kerap terhambat oleh ketiadaan jaminan pasar.
"Setiap rupiah anggaran yang masuk ke NTB melalui program MBG harus mampu berputar di dalam daerah selama mungkin sebelum keluar," tegasnya.
Kamrussamad yang juga Ketua Umum Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha Korps Alumni (Hipka) Himpunan Mahasiswa Islam menekankan pentingnya peran dominan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Mulai dari produksi bahan baku, distribusi, hingga pengelolaan dapur terpusat.
"Jika rantai pasok dikuasai pelaku usaha NTB, maka uang tidak langsung keluar daerah. Efeknya bisa berputar tiga sampai empat kali dan menciptakan kekayaan baru bagi masyarakat," kata Kamrussamad.
Dana APBN yang mengalir melalui dapur penyedia makanan akan diteruskan kepada petani sayuran, peternak sapi, produsen telur, pelaku logistik, hingga tenaga kerja di sektor pengolahan pangan. Hal ini menjadikan MBG sebagai instrumen fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung.
Pelaku Usaha MBG, Ahmad Tantawi, mengingatkan perlunya kepastian regulasi agar dunia usaha semakin tertarik berinvestasi dalam ekosistem MBG. Ia mengapresiasi skema program yang dinilai efisien karena langsung menyentuh penerima manfaat tanpa birokrasi berbelit.
"Baru kali ini ada program yang sat-set secara langsung ke bawah tanpa alur birokrasi yang jelimet. Uang diarahkan langsung ke bawah tanpa banyak birokrasi," ujar Ahmad.
Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTB mencatat realisasi belanja program MBG telah mencapai Rp2,02 triliun per 31 Mei 2026. Angka ini menjadi modal besar bagi penguatan ekonomi lokal jika rantai pasok benar-benar dikuasai oleh pengusaha NTB.