MATARAM — Realisasi pendapatan negara di NTB hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp 2,93 triliun. Angka tersebut setara dengan 52,34 persen dari target yang ditetapkan. Di sisi lain, belanja negara tercatat Rp 9,67 triliun atau 40,84 persen dari pagu anggaran.
Penerimaan pajak di NTB mencapai Rp 1,13 triliun hingga akhir Mei 2026. Angka ini tumbuh 9,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 588,75 miliar, atau 52,29 persen dari total penerimaan pajak. Disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 267,24 miliar (22,41 persen).
Dari sisi lapangan usaha, sektor administrasi pemerintahan mendominasi dengan kontribusi 38,75 persen. Disusul perdagangan 17,47 persen, dan jasa keuangan 8,59 persen.
“Pertumbuhan penerimaan pajak dinilai mencerminkan aktivitas ekonomi yang tetap bergerak, baik dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat maupun konsumsi,” ujar Ratih Hapsari Kusumawardani.
Kinerja yang lebih menonjol terjadi pada penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp 1,45 triliun. Lonjakan ini dipicu oleh penerimaan Bea Keluar yang melonjak hingga 8.137,58 persen secara tahunan.
Kenaikan itu sejalan dengan tingginya realisasi ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral Indonesia selama Januari hingga April 2026. Penerimaan cukai juga tumbuh 10,5 persen. Sebaliknya, Bea Masuk mengalami penurunan 24,06 persen akibat berkurangnya impor bahan baku dan barang modal sektor pertambangan.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp 355,66 miliar atau 49,16 persen dari target. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) meningkat 11,47 persen, terutama dari layanan rumah sakit dan jasa pendidikan. PNBP lainnya juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 3,49 persen.
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp 3,10 triliun atau 32,46 persen dari pagu. Belanja modal menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 342,66 persen. Belanja pegawai meningkat 25,86 persen dan belanja barang tumbuh 27,89 persen.
Sebaliknya, belanja bantuan sosial mengalami penurunan 64,29 persen. Penurunan ini seiring penyesuaian kebijakan pemerintah pusat.
Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan Rp 6,57 triliun atau 46,49 persen dari pagu. Secara nominal, penyaluran TKD mengalami kontraksi 14,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penyebab utamanya adalah menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 81,83 persen dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 72,25 persen. Meski demikian, penyaluran DAK Nonfisik justru tumbuh 42,68 persen.
Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta Tunjangan Profesi Guru Daerah. Pemerintah menilai APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Sejumlah program prioritas nasional terus didorong di NTB. Program Makan Bergizi Gratis misalnya, telah merealisasikan anggaran Rp 2,02 triliun dan menjangkau 1,89 juta penerima manfaat. Selain itu, sebanyak 1.172 unit Koperasi Desa Merah Putih telah berbadan hukum, dan Program Sekolah Rakyat beroperasi di lima lokasi.
Pemerintah berharap sinergi antara pusat dan daerah dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi NTB agar tetap inklusif dan berkelanjutan sepanjang 2026.