SELONG — Di tengah derasnya arus globalisasi dan tekanan terhadap ruang hidup masyarakat adat, Pemerintah Provinsi NTB memilih untuk memperkuat peran pemuda adat sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengemuka dalam Jambore Nasional V Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) yang mengusung tema “Pemuda Adat Menjaga Identitas, Mengelola Wilayah Adat, dan Tangguh Menghadapi Krisis.”
Kepala Dinas Kebudayaan NTB, Muhammad Ihwan, yang hadir mewakili Gubernur NTB, menyebut kehadiran pemerintah dalam jambore ini bukan sekadar seremonial. “Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk mempertegas arah pembangunan kebudayaan yang menempatkan masyarakat adat sebagai salah satu pilar penting,” ujarnya dalam sambutan yang dikutip dari keterangan resmi, Senin lalu.
Ihwan menegaskan, pemuda adat mewarisi lebih dari sekadar rumah adat atau bahasa daerah. Mereka mewarisi cara pandang terhadap kehidupan yang menjunjung gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap alam.
“Wilayah adat adalah ruang hidup yang menyimpan identitas, sejarah, pengetahuan tradisional, sumber daya alam, hingga sistem nilai yang membentuk karakter masyarakat. Menjaga wilayah adat berarti menjaga masa depan generasi berikutnya,” kata Ihwan.
Menurutnya, ketika dunia berbicara soal pembangunan berkelanjutan, masyarakat adat sudah mempraktikkannya jauh sebelum konsep itu populer secara global. Nilai-nilai itu, kata dia, harus terus diwariskan agar menjadi kekuatan bangsa di masa depan.
Semangat tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Di tingkat daerah, Pemprov NTB memperkuat implementasi kebijakan melalui pengembangan 12 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).
Objek itu mencakup adat istiadat, tradisi lisan, manuskrip, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, cagar budaya, hingga objek kebudayaan khas daerah. Seluruhnya menjadi modal budaya yang dikembangkan untuk memperkuat identitas daerah sekaligus mendorong ekonomi budaya dan pariwisata berkelanjutan.
Kehadiran Dinas Kebudayaan NTB dalam jambore ini juga menjadi bagian dari visi Gubernur NTB yang menempatkan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan. Nilai religius dan karakter harmoni masyarakat NTB, yang dikenal sebagai Serambi Al-Qur’an, dinilai memiliki keterkaitan erat dengan nilai luhur masyarakat adat.
Usai menghadiri jambore, Muhammad Ihwan melanjutkan kunjungan kerja ke Dusun Adat Limbungan Timur dan Limbungan Barat di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Dua dusun ini berada di lereng selatan Gunung Rinjani dan masih mempertahankan wajah asli perkampungan tradisional masyarakat Sasak.
Menurut penuturan tokoh adat setempat, kawasan itu bermula dari hutan yang dibuka oleh leluhur hingga berkembang menjadi permukiman. Sejarah panjang itu menjadi bagian penting dari identitas masyarakat yang terus diwariskan.
Limbungan juga menyimpan jejak sejarah perjuangan melalui Peristiwa Siat Limbungan, sebuah perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda yang dipimpin Patih Darwas. Kawasan ini kini menjadi pusat pelestarian kebudayaan sekaligus ruang pembelajaran bagi generasi muda.